Sejarah

Dinaskeswan | Rabu, 03 Agustus 2016 - 21:08:12 WIB | dibaca: 219 pembaca

Sejarah

Peternakan adalah suatu proses biologis yang dikendalikan oleh manusia. Sudah barang tentu banyak unsur yang terkait di dalamnya dan ini boleh dikatakan merupakan suatu sistem, dimana manusia sebagai subjek dan ternak adalah objeknya sedangkan penerapan teknologi adalah sebagai alat  untuk mencapai tujuan produksi peternakannya.

Dalam memajukan dan mengembangkan bidang peternakan, Pemerintah telah menggariskan beberapa kebijakan sebagai usaha untuk meningkatkan produksi agar tercapai  manfaat yang semaksimal sesuai dengan situasi dan kondisi alam masyarakat sekitarnya. Disamping itu pemerintah merasa perlu menciptakan suatu kondisi untuk mencapai peternakan tangguh, yang mampu memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam, tenaga, modal dan teknologi secara optimal. Sebagai modal dasar bagi pengembangan peternakan ialah ternak dan peternak. Untuk ini pemerintah merasa perlu ikut memberikan bimbingan dan campur tangan berdasarkan beberapa pertimbangan seperti :

  1. Ternak merupakan salah satu sumber kekayaan nasional
  2. Masalah pembibitan baik untuk pemuliaan ternak maupun buat penyebarluasan ke wilayah lain belum dapat sepenuhnya dibebankan kepada peternak.
  3. Kemurnian bangsa ternak yang sudah ada sesuai dengan kondisi serta kebutuhan setempat perlu dipertahankan.
  4. Dalam hal pemasaran yang lebih menguntungkan peternak dan peningkatan mutu hasil-hasil ternak perlu mendapat bimbingan dan bantuan pemerintah.
  5. Pencegahan dan pemberantasan penyakit memerlukan pengawasan dan bantuan pemerintah.
  6. Perlu dilakukan pengawasan terhadap perkembangan populasi agar tetap terjaga keseimbangan antara stock nasional dan pemotongan ternak.

Dari beberapa pertimbangan tersebut di atas jelas bahwa campur tangan pemerintah mencakup aspek zooteknis, sosial, ekonomi, dan kesehatan veteriner. Dalam perkembangan peternakan ditemui berbagai perhatian dan usaha serta perencanaan yang berbeda dari kurun waktu pemerintahan Belanda ke  zaman pemerintahan Indonesia sesuai dengan tingkat kebutuhan kemajuaan teknologi.

Campur tangan pemerintah terhadap kemajuaan dan perkembangan dunia peternakan sudah berjalan sejak pemerintahan VOC yakni pertengahan abad ke-17. Akan tetapi organisasi teknis yang menangani bidang peternakan ini baru dibentuk pada tahun 1905 yang bernama “ Bergelijke Vecartsenjukundige Dienst (BVD)” yang kemudian menjadi Jawatan Kehewanan yang berada dibawah naungan Departemen Pertanian. Jawatan Kehewanan inilah yang pada akhirnya menjadi Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian. Zaman pemeinrahan VOC, sebelum terbentuknya BVD pengembangan bidang peternakan tidak dimaksud untuk kepentingan petani peternakan,  melainkan diarahkan untuk mendukung kepentingan pemerintahan VOC dengan prioritas utama kebutuhan militer dan sebagai alat penghubung pos pemerintahan. Jadi dengan demikian ternak kudalah yang mendapat perhatian utama. Sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pemerintahan Belanda, dimana perkebunan gula dan tembakau sangat membutuhkan tenaga kerja maka pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap ternak sapi sebagai sumber tenaga kerja yakni dengan mengimpor sapi Zebu. Disamping itu juga mulai dimasukkan  ternak sapi perah untuk memenuhi kebutuhan susu bagi orang-orang Eropa baik yang berada di kota-kota maupun di daerah perkebunan.

Untuk pemeliharaan kesehatan ternak yang diperuntukkan bagi kepentingan pemerintahan Belanda baik untuk ternak kuda yang digunakan oleh pasukan militer maupun ternak sapi sebagai sumber tenaga kerja dan susu, didatangkanlah dokter hewan yang pertama ke Indonesia yakni Drh.R.A. Coppiters pada tahun 1820 . Sejak saat itu lebih banyak lagi di datangkan dokter hewan dari negri Belanda dengan tugas utama di bidang medis Veteriner, akan tetapi banyak diantara dokter hewan ini secara individu memberikan perhatian terhadap perkembangan peternakan rakyat, terutama di sekitar tempatnya bertugas.

Pada zaman pemerintahan Belanda dapat dikemukakan bahwa yang memprakarsai ketentuan-ketentuan di bidang peternakan adalah para Pamong Praja, sedangkan dokter hewan tidak mempunyai hubungan organisatoris. Stelah BVD dibentuk tahun 1905 barulah ada wadah menangani masalah kesehatan ternak dan juga dibebani penggarapan bidang peternakan baik dalam peningkatan populasi maupin penyebarluasan ternak. Pada akhirnya pembagiaan dari kedua tugas ini dipertegas lagi dengan adanya pembaharuan da penyempurnaan di bidang pendidikan dokter hewan dan ahli peternakan, dimana dokter hewan  dan ahli peternakan masing-masing terdiri dalam satu disiplin ilmu.

Sejak terbentuknya BVD ini maka pelaksanaan tugas di bidang kesehatan ternak dan peternakan telah mempunyai landasan yang disebut “veterinaire Politie”. Dengan demikian BVD ini merasa berkewajiban mengembangkan peternakan di Indonesia.

Fungsi ternak sebagai sumber protein hewani, masih dirasakan belum tercapai sepenuhnya. Namun pengarahan sudah dapat dianggap efektif dimana pemerintahan telah banyak melaksanakan “grading-up” sapi Zebu di Jawa dan Sumatera, pusat pembibitan sapi Ongole di Sumba, dan perluasan peternakan sapi Bali dan sapi Madura. Dalam rangka mengamankan dan program pengembangan peternakan, pemerintah merasa perlu membuat dan menyusun suatu aturan-aturan tertentu yakni yang berupa pengetahuan di bidang Peraturan dan Perundang-undangan.